SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SURAT KABAR
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SURAT KABAR

SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2016
SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


SURAT EDARAN KEPALA LKPP RI NO. 76/KA/10/2014 TTG KEWAJIBAN MENGUMUMKAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN MENGGUNAKAN SIRUP
entang Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan Menggunakan SiRUP

PERATURAN PRESIDEN NO 172 TAHUN 2014 PERUBAHAN KETIGA PERPRES RI NOMOR 54 TAHUN 2010
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk kepada petani secara cepat dan tepat, serta akuntabel.

PERKA LKPP RI NO. 18 TAHUN 2014 TTG DAFTAR HITAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Tentang Daftar Hitam dalam pengadaan barang/Jasa Pemerintah

PERKA LKPP RI NOMOR 14 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERKA LKPP RI NOMOR 15 TAHUN 2012
Peraturan LKPP RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERKA LKPP RI NOMOR 17 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang e_Purchasing

PERKA LKPP RI NOMOR 18 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering

PERKA LKPP RI NOMOR 8 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

PERKA LKPP RI NOMOR 3 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah di Lingkungan K/L/D/I

PERKA LKPP RI NOMOR 13 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

PERKA LKPP RI NOMOR 5 TAHUN 2011
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Eletronik 
PERKA LKPP RI NOMOR 7 TAHUN 2011

Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam


PERKA LKPP RI NOMOR 8 TAHUN 2010
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERKA LKPP RI NOMOR 5 TAHUN 2012
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan
PERKA LKPP RI NOMOR 1 TAHUN 2011
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering
PERKA LKPP RI NOMOR 2 TAHUN 2010
Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 17 TAHUN 2011
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 35 TAHUN 2011
Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010
Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 17 TAHUN 2011
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 2004
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
INSTRUKSI PRESIDEN RI NOMOR 3 TAHUN 2003
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2003
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 1999
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 5 TAHUN 1999
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 2008
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2008
Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik